quebec-oui.org – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) mengungkapkan bahwa iuran wajib dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan program makan siang gratis. Institusi ini meragukan klaim pemerintah tentang keterpisahan iuran Tapera dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat dana tersebut diinvestasikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Investasi Tapera dalam SBN:
Celios mencatat bahwa pemerintah mendorong lembaga investasi milik negara untuk meningkatkan porsi pembelian SBN, termasuk dana Tapera. Proyeksi menunjukkan bahwa dari Rp135 triliun dana Tapera, sekitar Rp61 triliun dapat dialokasikan untuk SBN, yang mencakup 37% dari target penerbitan SBN sebesar Rp160 triliun pada tahun 2024.
Penggunaan Dana Tapera:
Ada kecurigaan dari Celios bahwa penggunaan dana Tapera tidak hanya terbatas pada perumahan, tetapi juga untuk mendanai berbagai program pemerintah lainnya, seperti pembangunan IKN hingga program makan siang gratis. Institusi ini juga mengingatkan tentang skandal korupsi yang melibatkan pengelolaan dana publik di masa lalu, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Dampak Tapera terhadap Lapangan Kerja:
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan tentang potensi efek negatif kebijakan Tapera terhadap lapangan kerja, dengan prediksi pengurangan sekitar 466,83 ribu pekerjaan. Ia menilai bahwa peningkatan penerimaan negara sebesar Rp20 miliar dari Tapera tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerugian ekonomi di sektor lain.
Skepticisme terhadap Pengurangan Backlog Perumahan:
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyampaikan keraguan terhadap efektivitas Tapera dalam mengurangi backlog perumahan. Huda menyarankan kebijakan Tapera hanya diwajibkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri dan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh korporasi besar sebagai alternatif untuk program perumahan rakyat.
Rekomendasi Celios:
Celios menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan perumahan yang terjangkau melalui APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menunda proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN yang menggunakan dana APBN.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah penggunaan iuran Tapera untuk mendanai proyek-proyek Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis atau pembangunan IKN. Moeldoko menegaskan bahwa Tapera beroperasi secara independen dari APBN dan menjamin transparansi melalui komite yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.