quebec-oui.org – Mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024, pemerintah Indonesia akan melakukan uji coba kebijakan baru yang mengintegrasikan sistem kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam proses penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tujuh wilayah di Indonesia telah dipilih sebagai lokasi uji coba, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
Konteks Regulasi:
Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional.
Tujuan Kebijakan:
Menurut Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip gotong royong dalam program JKN. Ini dilakukan dengan mempercepat proses layanan dan memastikan partisipasi aktif semua pemohon dalam sistem JKN. Saat ini, terdapat sekitar 63 juta peserta JKN yang tidak aktif dari total 270,4 juta peserta.
Implementasi dan Dukungan:
David Bangun, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, menyatakan dukungannya terhadap implementasi kebijakan ini. Diharapkan bahwa uji coba yang dilakukan dapat berjalan lancar dan efektif, sehingga kebijakan dapat diaplikasikan secara nasional dalam waktu dekat.
Uji coba yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mengintegrasikan sistem kesehatan nasional dalam kegiatan administrasi pemerintahan, khususnya dalam proses penerbitan dan perpanjangan SIM. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan aktif dalam JKN, sekaligus memastikan bahwa program kesehatan nasional dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.